PP No 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Bekas Anggota KNIP

Programpendidikan.com – Presiden Joko Widodo telah menanda tangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Janda/Dudanya.

Peraturan Pemerintah dengan Nomor 21 Tahun 2019 diterbitkan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015, yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Berdasarkan Pasal I PP Nomor 21 tahun 2019, Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat diberikan Tunjangan Kehormatan sebesar Rp 2.419.000,00 (dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) setiap bulan.

Slenjutnya, berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 21 tahun 2019, menyatakan bahwa:

  • Apabila Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat meninggal dunia, kepada janda/dudanya yang sah diberikan tunjangan kehormatan sebesar Rp l.801.000,00 (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah) setiap bulan.
  • Dalam hal Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai lebih dari seorang istri yang sah maka yang mendapat tunjangan kehormatan adalah istri yang pertama.
  • Istri yang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah istri yang paling lama dinikahinya tanpa terputus oleh perceraian.
  • Pembayaran tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihentikan apabila Janda/Duda Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang bersangkutan: a. meninggal dunia; atau b. kawin lagi.

Berikut Download Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Bekas Anggota KNIP pada link dibawah ini:

PP Nomor 21 tahun 2019.pdf, Unduh

Demikian Info Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Bekas Anggota KNIP, semoga bermanfaat.

Sumber : Websiteedukasi.com

PP No 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Bekas Anggota KNIP | Ambar | 4.5
error: Content is protected !!