Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 tentang Juknis Tambah Penghasilan Guru

Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 tentang Juknis Tambah Penghasilan Guru – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Tujuan diterbitkannya Permendikbud No 10 Tahun 2018 yakni untuk penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah berjalan secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel, kepatutan, dan bermanfaat, diperlukan petunjuk teknis ini.

Petunjuk teknis (Juknis) penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berdasarkan Permendikbud Nomor (No) 10 Tahun 2018 merupakan pedoman bagi Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam memberikan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan kepada Guru PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah).

Permendikbud No 10 Tahun 2018

Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permendikbud No 10 Tahun 2018, meliputi:
a. Guru;
b. Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan;
c. Guru yang mendapat tugas tambahan; dan
d. Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD berdasarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 dilaksanakan dengan prinsip:

  1. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan sumber dana dan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
  2. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  3. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan;
  4. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
  5. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
  6. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Guru PNSD.

Selengkapnya, bagi bapak/ibu guru yang belum memiliki Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman/ Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) bisa mengunduhnya melalui tautan link yang saya sematkan di bawah ini.

Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berserta tampirannya bisa mengunduhnya melalui tautan link dibawah ini.

Permendikbud No 10 Tahun 2018.pdf, Unduh
Lampiran I Permendikbud No 10 Tahun 2018.pdf, Unduh
Lampiran II Permendikbud No 10 Tahun 2018.pdf, Unduh
Lampiran III Permendikbud No 10 Tahun 2018.pdf, Unduh

Demikian Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat.

Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 tentang Juknis Tambah Penghasilan Guru | Ambar | 4.5