Hasil Rakorpimnas II PGRI Tahun 2017 dan Solusi Penyelesaian Guru Honorer

Ilmupendidikan88 – Setelah kita mendengar dan mencermati amanat Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa ditengah-tengah perubahan yang cepat dan dahsyat dewasa ini, posisi dan peran Guru semakin strategis dan penting. Guru adalah aktor yang mengemban tugas-tugas profetik (kenabian) yang tidak saja menjalankan tugas-tugas profesi tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk mencapai cita-cita bangsa dengan menggali, menyampaikan, mengajak dan membiasakan peserta didik pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan melalui penguatan pendidikan karakter.

Dengan memperhatikan berbagai pendapat yang berkembang serta realitas dunia pendidikan kita dewasa ini maka Rakorpimnas II PGRI yang berlangsung dari tanggal 21 s.d 23 Juli 2017 di Yogyakarta dengan ini merekomendasikan:

1. Pendidikan karakter sebagai skala prioritas dalam mewujudkan percepatan dan pemerataan
kualitas pendidikan.

2. PGRI berkomitmen meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
sesuai dengan tuntutan profesi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Pemerintah harus bersungguh-sungguh meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan
pendidik dan tenaga kependidikan melalui program yang efektif, efisien dan
signifikan.

4. Pemerintah melalui kementerian terkait dalam merumuskan dan menetapkan
kebijakan pendidikan didasarkan pada hasil kajian mendalam dengan melibatkan
PGRI.

5. PGRI menolak gagasan pembentukan AGMP sebagai organisasi profesi, dan
merekomendasikan pemerintah memberdayakan APKS (Asosiasi Profesi dan Keahlian
Sejenis) yang ada di bawah naungan PGRI.

6. Merevisi pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 yang
bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

7. Pemerintah membuat grand design pemenuhan kebutuhan guru skala nasional untuk
mencegah terjadinya akumulasi permasalahan kekurangan guru.

8. Mendesak pemerintah agar menyelesaikan persoalan Guru non PNS pada
sekolah-sekolah negeri dan swasta yang ada diselesaikan secara tuntas, adil dan
manusiawi.

9. Uji Kompetensi Guru (UKG) hanya ditujukan untuk pemetaan dan tidak dijadikan
dasar untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) maupun sebagai syarat untuk
mengikuti PPG yang dibiayai oleh negara.

Diatas merupakan rekomendasi Rakorpimnas II PGRI Tahun 2017 yang di adakan di Yogyakarta pada tanggal 21 s.d 23 Juli 2017. Selain itu Ketua PGRI telah mengajukan solusi Penyelesaian Guru Honorer, selengkapnya Anda bisa membacanya di bawah ini.

7 Solusi Penyelesaian Guru Honorer Yang diusulkan PGRI

Kurang lebih sebelum dilaksanakan Rapimnas PGRI II, Ketua PGRI telah mengajukan 7 Solusi Penyelesaian Guru Honorer yang diusulkan PGRI. Sebagaimana diungkapkan ketua PGRI dalam jumpa pers (31/5) di Jakarta, bahwa PGRI selaku organisasi guru bertekad untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer secara konsisten.

“Apa yang disampaikan PGRI adalah konsisten dari awal dan dimana saja tidak berubah soal penyelesaian guru honorer,” ujar Unifah.

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian masalah honorer tersebut, Unifah
menyatakan PGRI mempunyai 7 solusi jangka menengah dan panjang, diantaranya
adalah sebagai berikut :

Pertama, mendukung dan mengawal revisi UU ASN dimana honorer  (bukan hanya
K2)  diangkat PNS.

Hal ini dikarenakan tenggang waktu yang tak pasti. Sedang para guru honorer tersebut punya banyak tanggungan seperti  anak dan istri serta lainnya.

“Karena frame waktu tidak pasti, maka harus ada solusi jangka pendek dan ada kepastian khususnya bagi mereka yang usianya makin tua, puluhan tahun mengabdi, keluarga menuntut untuk dinafkahi. Anak-anak harus sekolah. Sementara jumlah honorer juga sangat besar dan tidak yakin negara akan mampu mengangkat PNS sekaligus maupun bertahap semua honorer,  maka mereka ini harus diselamatkan,” lanjut Unifah.

Kedua, guru honorer senior diusulkan lebih dahulu untuk diangkat dengan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak) tapi kontraknya sekali,  gaji diatur pemerintah dengan jelas, serta ada asuransi tenaga kerja dan BPJS kesehatan, dapat disertifkasi, serta tunjangan pensiun atau pesangon diakhir masa jabatannya.

Ketiga, meminta pemerintah melakukan pengangangkatan guru dilakukan tiap tahun, bukan zero growth.

“Saat ini kekurangan guru terutama di sekolah dasar masif, tapi data yang dirilis selalu disebut kelebihan guru dan masalahnya ada pada distribusi,” tegasnya.

Keempat, khusus didaerah terpencil diangkat guru honorer yang sudah mengabdi lama. jika
kualifikasi tidak sesuai,  pemda dapat membantu penyelesaian linearitas studi dengan program khusus.

Kelima, guru honorer diangkat dan di-sk-kan oleh  Pemda sehingga bisa disertifikasi.

Keenam, meminta kemdikbud agar prosentasi BOS dinaikan untuk peningkatan profesi dan
penbayaran guru honor dari yang sudah ada saat ini sebesar 15%.

Ketujuh, peralihan SMA/SMK ke Provinsi juga seharusnya bersama dengan guru honor.

Ketujuh solusi yang diberikan oleh PGRI tersebut diharapkan dapat direalisasikan sampai dengan akhir masa periode pemerintahan saat ini di tahun 2019 mendatang.

Demikian informasi hasil Rakorpimnas II PGRI Tahun 2017 dan Solusi Penyelesaian Guru Honorer versi PGRI. Terima kasih sudah berkunjung dan semoga bermanfaat.

Hasil Rakorpimnas II PGRI Tahun 2017 dan Solusi Penyelesaian Guru Honorer | Ambar | 4.5